Human security sebagai Fondasi Penguatan Ketahanan Nasional dalam Tata Kelola Pengungsi

Abstrak

Ketahanan nasional pada era migrasi paksa tidak lagi dapat dibangun hanya melalui kontrol dan pembatasan administratif. Ketahanan tersebut memerlukan fondasi human security yang kokoh. Data UNHCR mencatat jumlah orang yang terpaksa mengungsi secara global turun untuk pertama kali dalam satu dekade, dari sekitar 123,2 juta jiwa pada akhir 2024 menjadi 117,8 juta jiwa pada akhir 2025, terdiri atas 41,6 juta pengungsi dan 9 juta pencari suaka. Penurunan ini terjadi bersamaan dengan krisis pembiayaan kemanusiaan global. Dana yang tersedia bagi UNHCR pada akhir 2025 diproyeksikan turun sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga hampir 11,6 juta pengungsi berisiko kehilangan bantuan langsung. Kondisi ini menegaskan bahwa negara transit tidak dapat lagi bergantung pada bantuan internasional dan harus membangun kapasitas domestiknya sendiri. Artikel ini menganalisis bagaimana pemenuhan dimensi human security dalam pengawasan pengungsi lintas negara di wilayah Jakarta dapat menjadi fondasi penguatan ketahanan nasional, bukan sekadar beban tambahan yang harus ditanggung negara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pengungsi di Jakarta masih berorientasi administratif dan belum menjadikan tujuh dimensi human security, yaitu economic, food, health, environmental, personal, community, dan political security, sebagai basis perumusan kebijakan pengawasan. Perbandingan dengan praktik di Yordania, Uganda, dan Ethiopia menunjukkan bahwa investasi pada perlindungan dasar dan inklusi data justru memperkuat daya tahan sistem negara, sementara pengabaian terhadap kerentanan manusia, sebagaimana terlihat pada kasus Lebanon, mempercepat instabilitas sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa human security bukan sekadar pelengkap ketahanan nasional, melainkan fondasi yang menentukan keberlanjutannya, dan merekomendasikan integrasi indikator human security ke dalam sistem pengawasan berbasis risiko sebagai strategi penguatan ketahanan nasional jangka panjang.