Konstitusionalitas Sistem Demokrasi Otonomi Khusus Pemerintahan Daerah Dalam Negara Indonesia: Studi atas Urusan Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Negara Indonesia menghendaki pemerintahan DIY sebagai daerah otonom dalam kerangka otonomi khusus. Dalam hal ini, urusan keistimewaan DIY yang dinilai sebagai titik tolak otonomi khusus berdasarkan sistem demokrasi pemerintahan. Maka dari itu, kajian makalah ini berupaya menganalisa konstitusionalitas sistem demokrasi yang menyertai pemerintahan DIY, dan memberikan konsep demokrasi alternatif sebagai penguatan sistem demokrasi kedaerahan. Makalah ini diperkuat secara metodologis dengan metode legal-normative discourse, serta pendekatan constitutional-legal statute, teoritik-filosofis, konseptual, dan case approach. Atas dasar telaah kajian, bahwasanya sistem demokrasi yang menyertai urusan keistimewaan pemerintahan DIY adalah konstitusional. Akan tetapi, untuk mencapai pemerintahan yang konstitusional-demokratis, maka pemerintahan DIY harus menerapkan konsep demokrasi komunalistik sebagai alternatif-konvergensi dalam kerangka demokrasi Pancasila yang merupakan consensus democracy.Signifikasi studi makalah adalah studi hukum normatif-doktrinal  yang bertolak pada norma hukum UUD NRI dan UUK DIY serta ajaran hukum yang menjadi ratio decidendi sistem demokrasi atas urusan keistimewaan pemerintahan DIY. Hal tersebut berbasis legal-normative discourse dalam meneliti norma hukum  sistem demokrasi atas urusan keistimewaan pemerintah DIY dalam UUK DIY terhadap UUD NRI.  Maka itu disertai pendekatan constitutional-legal statute,  teoritik-filosofis,  konseptual,  serta case approach.  Dalam hal ini, disertai metode analisis seperti content analysis dalam menganalisa diskursus hukum (konten) terhadap norma-norma hukum UUD dan UUK DIY terkait atas  keadaan karakteristik pada norma hukum secara natural urusan keistimewaan pemerintahan DIY dalam UUK DIY terhadap UUD NRI.